Sesi Diskusi

 

 

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) penting untuk diterapkan pada setiap wilayah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sekitar 30% penduduk Indonesia merupakan anak-anak, yang kelak akan menjadi 70% penduduk dewasa (orang tua). Sudah seharusnya hak anak-anak dapat terpenuhi melalui pengembangan kawasan tempat tinggalnya. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), anak-anak akan mengalami rasa jenuh karena tidak adanya ruang bermain dan bersosialiasi. Tidak terpenuhinya hak anak, nantinya akan berdampak pada psikologis anak setelah menjadi orang tua yang dapat menjadikannya orang tua tidak layak anak. Oleh sebab itu, jika 20 tahun ke depan menginginkan terciptanya orang tua yang layak anak, maka hak-hak anak saat ini harus dipenuhi dengan baik, salah satunya melalui penerapan konsep KLA.

 

Salah satu kota di Indonesia yang mengembangkan konsep KLA adalah Jakarta. Bentuk komitmen DKI Jakarta dalam mengimplementasikan KLA adalah melalui penyusunan Grand Design Jakarta Menuju Kota Layak Anak 2018-2022, dengan visi “DKI Jakarta sebagai Center of Excellence Kota Layak Anak”. Dalam mengimplementasikan KLA, dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Adanya pemimpin yang memahami konsep KLA dengan baik, dapat memudahkan dalam kegiatan implementasi. Jika pemimpin belum paham, dapat dilakukan kegiatan forum sosialisasi agar semua pihak memahami konsep KLA dan bersama-sama berkomitmen dalam implementasinya.

 

Terkait dengan pembiayaan, di DKI Jakarta, pembangunan kawasan dan infrastrukur seringkali melibatkan pihak swasta. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, kontribusi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur juga terdapat dalam regulasi atau peraturan, misalnya keharusan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat melakukan pembangunan gedung. Cara lainnya yaitu dengan menciptakan kisah sukses. Jika terdapat satu kegiatan atau program yang sukses, hal tersebut dapat menarik para investor.

 

Pengembangan KLA yang dilihat dari konteks perencanaan kota dapat merujuk pada dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari dokumen tersebut dapat terlihat apakah rencana tata ruang suatu wilayah sudah atau belum mendukung pengembangan konsep KLA. Untuk lebih detail, sebaiknya terdapat regulasi khusus dalam pengembangan KLA, seperti misalnya panduan atau pedoman penataan bangunan dan lain sebagainya, yang mendukung KLA.

 

Saat ini, DKI Jakarta tidak memiliki data tentang seberapa layak DKI Jakarta sebagai KLA. Selain RPTRA yang menjadi salah satu fasilitas KLA, juga terdapat fasilitas non-RPTRA, seperti puskesmas layak anak, penyediaan ruang laktasi di perkantoran, dan lain sebagainya. Beberapa gedung perkantoran di DKI Jakarta sudah menyiapkan ruang anak dan ruang laktasi, tetapi tidak semuanya gratis untuk penggunaannya. Belum terdapat regulasi yang mengatur penyediaan ruang laktasi dan ruang anak di gedung perkantoran, saat ini penyediaannya masih bergantung pada permintaan pasar.

 

Dalam penyediaan RPTRA, satu RPTRA melayani 2.500 penduduk sehingga idealnya DKI Jakarta membutuhkan sekitar 4.000 buah RPTRA. Saat ini, DKI Jakarta menargetkan terdapat minimal 1.000 buah RPTRA. Penyediaan RPTRA harus memenuhi indikator-indikator RPTRA yang layak. Penyelenggaraan RTPRA pun perlu direncanakan dengan baik melalui proses lokakarya.

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang wajib ada di RPTRA. Adapun fasilitas lainnya yang mendukung kelengkapan RPTRA antara lain pusat layanan kesehatan dan tempat parkir mobil ambulans. Untuk daerah dengan kepadatan tinggi, apabila tidak semua indikator RPTRA dapat terpenuhi karena keterbatasan lahan, hal tersebut dapat didukung dengan adanya sarana prasarana yang sudah ada, seperti sekolah, lapangan, puskesmas, dan lain sebagainya.