Undang-Undang

• UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

• UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

• UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

• UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• UU No. 38/2004 tentang Jalan

• UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025

• UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

• UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

• UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

• UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

• UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

• UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

• UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya

• UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

• UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial

• UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun

• UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

• UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

• UU No. 6/2014 tentang Desa

• UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

• UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

• UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

• UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

• UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi

 

Peraturan Pemerintah

• PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah

• PP No. 36/2005 tentang Bangunan Gedung

• PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan

• PP No. 34/2006 tentang Jalan

• PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

• PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

• PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

• PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

• PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

• PP No. 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

• PP No. 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

• PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

• PP No. 34/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

• PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

• PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

• PP No. 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

• PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

• PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

• PP No. 38/2011 tentang Sungai

• PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

• PP No. 43/2014 tentang Desa

• PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

• PP No. 47/2015 tentang Perubahan PP No. 43/2014 tentang Desa

• PP No. 83/2015 tentang Perum Pembangunan Perumahan Nasional

• PP No. 5/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

• PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

• PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah

• PP No. 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR

 

Keputusan Presiden

• Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

• Keppres No. 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

• Keppres No. 6/2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

• Keppres No. 8/1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan

  Nasional

• Keppres No. 12/2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

• Keppres No. 14/1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

• Keppres No. 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusun di Perkotaan

• Keppres No. 28/2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional

 

 

 

Instruksi Presiden

• Inpres No. 01/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

• Inpres No. 01/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

• Inpres No. 03/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

• Inpres No. 03/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan

• Inpres No. 09/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

 

 

 

Perpres

• Perpres No. 02/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

• Perpres No. 03/2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2015 (Perubahan)

• Perpres No. 03/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

• Perpres No. 07/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

• Perpres No. 09/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta

• Perpres No. 15/2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Perpres No. 24/2010 tentang Kementerian Negara

• Perpres No. 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

• Perpres No. 28/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

• Perpres No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Perpres No. 30/2015 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Perubahan 3)

• Perpres No. 33/2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

• Perpres No. 40/2014 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Perubahan 1)

• Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017

• Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

• Perpres No. 71/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

• Perpres No. 99/2014 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Perubahan 2)

• Perpres No. 101/2016 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Perubahan 2)

• Perpres No. 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Kabinet Kerja