Wilayah Perbatasan Negara sebagai Prioritas Pembangunan
Rabu, 22/3/2017 8:35 WIB
Kamis, 12/3/2015 9:05 WIB
Kamis, 12/3/2015 9:35 WIB
Rabu, 9/10/2013 12:00 WIB
Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berbatasan darat dengan beberapa negara di sebagian pulau-pulaunya, telah sejak lama berurusan dengan situasi rawan tersebut. Di Pulau Kalimantan, negara kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia, di Pulau Timor dengan negara Timor Timur, dan di Pulau Irian dengan Papua Nugini. Melalui Nawacita poin ke 3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan), pemerintah saat ini mulai menjadikan pembangunan di wilayah tersebut sebagai prioritas utama.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan wilayah perbatasan akan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan penyambungan 1.094 kilometer jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia dan sisanya 60 kilometer akan terus dikerjakan mulai tahun ini hingga 2018.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan 53 kilometer sisa jalan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste yang baru tersambung 47,6 kilometer dari total 172,99 kilometer.
Untuk membangun wilayah perbatasan, menurut situs resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada 2017 pemerintah menyiapkan anggaran Rp 17,839 triliun. Anggaran itu meningkat dibandingkan dengan 2016 yang sekitar Rp 9 triliun.
Dalam kunjungan kerja ketujuh kalinya di Kalimantan Barat sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi meresmikan kompleks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk-Sajingan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3). Sehari sebelumnya, Presiden meresmikan PLBN Terpadu Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Pada 21 Desember 2016, Presiden juga meresmikan PLBN terpadu Entikong, Kalbar. Pembangunan ketiga PLBN Terpadu di Kalbar tersebut berlangsung sejak 2015.
Indonesia memiliki 87 PLBN dengan 35 PLBN laut dan 52 PLBN darat. Tujuh pos di antaranya dibangun baru sebagai PLBN terpadu yang melayani keimigrasian, bea dan cukai, serta karantina pertanian (Kompas, 26/1). Dibangunnya semua PLBN itu adalah sebagai bentuk pengamanan Indonesia dari batas terluarnya. Karena itu, Kementerian PUPR dalam hal ini akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.
Selain pembangunan PLBN, pengaspalan jalan raya yang menghubungkan beberapa kota di perbatasan yaitu Sambas-Aruk di Kalimantan Barat sejauh 81 kilometer juga sudah selesai dilakukan. Pengaspalan ini membuat waktu tempuh dua daerah itu menjadi dua jam dari empat jam pada saat sebelum 2015.
Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan juga dilakukan di daerah lain. Di Pulau Miangas di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, tahun ini dibangun jalan beton lingkar pulau dengan anggaran Rp 53 miliar. Di daerah yang berbatasan dengan Filipina tersebut, pada 2015 pemerintah membangun dermaga feri dengan anggaran Rp 40 miliar.
Dengan terlaksananya pembangunan wilayah perbatasan tersebut, diharapkan nantinya keamanan perbatasan akan semakin meningkat. Kualitas hidup, perekonomian, serta akses masyarakat perbatasan ke kota-kota lain akan semakin mudah. Hal ini akan berarti besar dalam usaha pemerataan pembangunan yang merupakan salah satu tujuan utama pemerintah saat ini.
Sumber: kompas.com
Wilayah perbatasan merupakan salah satu daerah yang paling rawan di dalam sebuah negara. Kerawanan tersebut bisa disebabkan oleh adanya konflik, potensi eksploitasi sumber daya alam, maupun perkara kedaulatan seperti penyelundupan dan penyusupan antara kedua negara yang berbatasan. Pembangunan di wilayah seperti ini membutuhkan usaha dan pengawasan secara khusus, mengingat wilayah perbatasan biasanya terletak jauh dari ibu kota sebuah negara dan identik dengan kawasan terpencil.