tidak mempunyai kemampuan membeli rumah dengan model pembiayaan apapun. Data tersebut menjadi hal yang memprihatinkan dimana sekitar 25 juta keluarga tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pembelian rumah (data Kementerian PUPR, 2015).

Permasalahan daya beli rumah ini menjadi hal yang cukup siqnifikan, dimana tanpa adanya daya beli ini masyarakat tidak mampu menjangkau hunian yang layak bagi mereka. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menjaga daya beli rumah oleh masyarakat, antara lain  :

• Harga perumahan bagi MBR dikontrol oleh pemerintah bukan pasar

"Harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak diserahkan ke mekanisme pasar akan tetapi dikontrol oleh pemerintah," jelas Maurin Sitorus selaku dirjen pembiayaan perumahan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bahwa dalam program subsidi silang pemerintah yang menetapkan harga bagi masyarakat MBR.

• Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dengan adanya pembebasan PPN kelompok MBR merasa cukup teringankan karena besaran PPN untuk rumah susun maupun tapak mencapai 10%.

• Meningkatkan sinergi antara pemerintah, pengembang dan perbankan

"Pemerintah juga selalu mendorong dan menghimbau pengembang untuk menekan profitnya atau menurunkan profit marjin khususnya dalam pembangunan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," ujar Mauris.

Terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap rumah, harapannya pemerintah benar-benar berupaya maksimal dalam mensiasati kondisi yang ada, dan mampu untuk menyatukan para stakeholder pembangunan perumahan (pemerintah, pengembang, perbankan dan masyarakat) guna menyusun strategi pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

 

Kata kunci : daya beli rumah, masyarakat berpenghasilan rendah