tersebut. Kerjasama ekonomi ASEAN ini mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN  sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. MEA  yang akan diberlakukan pada Desember 2015 ini, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya antar Negara-negara ASEAN.

 

Dengan adanya integrasi ekonomi ini, kalangan pelaku sektor perumahan tentu dapat memperkirakan bahwa akan ada perubahan pola aktivitas dalam pasar perumahan di Indonesia, terutama terkait dengan (1) aliran bebas barang-barang, (2) aliran bebas jasa-jasa, (3)aliran bebas investasi,(4) aliran modal lebih bebas, dan )5)aliran bebas buruh terampil. Dengan adanya liberalisasi dalam hal-hal tersebut, diharapkian pemerintah, terutama pemangku kebijakan dalam pengembangan perumahan dan permukiman benar-benar memikirkan kondisi sektor perumahan dalam menghadapi era MEA ini.

 

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa dengan MEA berarti Negara meliberalisasi berbagai aktivitas ekonomi seperti aliran barang, jasa dan tenaga kerja atau tenaga ahli. Jika pemerintah tidak melakukan controlling dan pengembangan terhadap hal ini, akan sangat mungkin pasar perumahan Indonesia akan didominasi oleh investor, pemodal bahkan tenaga kerja atau tenaga ahli dari luar negeri, mengingat Indonesia sekarang berada dalam peringkat 4 ASEAN jika dinilai dari indicator kesiapan menjalankan MEA.

 

MEA, seolah menjadikan sector ekonomi negara sebagai ‘barang keroyokan’ Negara-negara ASEAN, oleh sebab itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang ‘memihak’ rakyat Indonesia secara proporsional dan elegan, terutama bagi sector-sektor kebutuhan pokok seperti perumahan.