Kebijakan Keluarga di Indonesia Dinilai masih Setengah Hati
Indonesia merupakan negara dengan kebijakan keluarga eksplisit yakni Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, namun demikian program keluarga yang dijalankan sebatas pendukung atau pelengkap program lainnya. Salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu institusi yang melaksanakan program ketahanan keluarga, menempatkan program ketahanan keluarga sebatas pendukung program KB. Oleh karena itu,
Selasa, 12/05/2015 09:40 WIB
Kamis, 12/3/2015 9:05 WIB
Kamis, 12/3/2015 9:35 WIB
Rabu, 9/10/2013 12:00 WIB
dapat dipahami jika keberhasilan berbagai program pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dalam kurun waktu lama, dapat hilang terkikis oleh kebijakan lainnya. Ketahanan keluarga Indonesia membutuhkan kebijakan menuju tindakan.
Tahun ini, Indonesia sudah 20 kali memperingati Hari Keluarga dan hampir empat dekade melaksanakan kebijakan serta program keluarga secara eksplisit. Namun sebagian besar keluarga Indonesia belum sejahtera. Padahal dalam Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 mengamanatkan pemerintah untuk membangun ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga. Keluarga merupakan institusi sosial terkecil, institusi utama dan pertama dalam pembangunan karakter sumber daya manusia Indonesia. Keluarga harus memiliki ketangguhan karena memiliki beragam peran, fungsi dan tugas yang diembannya. Sepanjang siklus kehidupan, keluarga bertugas dalam pemenuhan kebutuhan dasar (fisik dan non fisik), dan beragam kebutuhan lainnya. Kehidupan dan kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan dan kualitas masyarakar dan negara, menjadi cerminan budaya dan peradaban manusia. Ketangguhan keluarga Indonesia tercermin dari indikator pembangunan. Saat ini, masih banyak keluarga yang sulit memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, yang tinggal di wilayah rawan pangan, wilayah rawan bencana, dan daerah tinggi. Dengan potret keluarga demikian, maka perlu perhatian serius bagaimana keluarga Indonesia menghadapi era global dan perdagangan bebas. Besarnya tantangan pembangunan ketangguhan keluarga Indonesia maka penting bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan keluarga untuk bekerja sama dan berkoordinasi mengembangkan program terobosan yang memberikan daya ungkit percepatan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Sumber: http://www.antaranews.com