10.000 Rumah untuk Buruh Tahun 2015
Pemerintah berencana membangun 10.000 unit rumah untuk buruh atau pekerja di 9 provinsi pada tahun 2015. Pembangunan rumah buruh ini ditujukan untuk menekan pengeluaran buruh sehingga kesejahteraan bisa meningkat. Pemerintah selain membahas peningkatan upah buruh, juga sedang menyusun strategi mengurangi pengeluaran buruh, salah satunya melalui pembangunan rumah-rumah bagi buruh. Sebanyak 10.000 unit rumah untuk buruh dalam bentuk rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Lokasi rumah untuk buruh diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri. Saat ini
Kamis, 07/05/2015 10:00 WIB
Kamis, 12/3/2015 9:05 WIB
Kamis, 12/3/2015 9:35 WIB
Rabu, 9/10/2013 12:00 WIB
tercatat 9 provinsi yang telah mengusulkan penyediaan lahan bagi pembangunan rusunawa dan menyepakati pembangunan rumah buruh yaitu DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Dari hasil koordinasi Tim Percepatan Penyediaan Perumahan untuk Pekerja/Buruh (P3UP) diperoleh laporan bahwa saat ini kawasan industri yang mempunyai lahan kosong berjumlah 13 Kawasan dengan luas lahan kosong sebanyak 3.634,60 hektare.
Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu fasilitas kesejahteraan buruh. Namun tidak semua buruh mempunyai kesempatan menghuni rumah yang layak untuk buruh dan keluarganya. Pemerintah mendorong penyediaan rumah untuk buruh, yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mewujudkan penyediaan rumah untuk buruh pemerintah melakukan kerja sama dengan Kementerian terkait, pemda, pengusaha, BUMN, bank, dan unsur terkait lain. Dengan penyediaan rumah untuk buruh, pengeluaran buruh akan berkurang untuk biaya sewa rumah. Selain itu biaya transportasi pun akan bisa dihemat karena lokasi rumah buruh diutamakan berada di kawasan-kawasan industri. Idealnya rumah untuk buruh dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti klinik atau puskesmas yang bisa dimanfaatkan dengan harga murah sehingga pengeluaran para buruh untuk biaya kesehatan pun akan menurun. Selain itu, pemerintah akan meminta perusahaan-perusahaan di kawasan industri agar memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk beasiswa bagi anak buruh yang membutuhkan sehingga para buruh akan semakin terbantu.