Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Melalui Pemberian Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah II
Rumah seyogyanya menjadi hak yang diperoleh masyarakat, tetapi fakta yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan ketersediaan rumah bagi masyarakat. Persentase jumlah masyarakat miskin di kota adalah 12,6% dengan 43.700 hektar permukiman kumuh, sedangkan backlog terus bertambah dari 13,5 juta di tahun 2014 meningkat
Kamis, 19/05/2016 14:00 WIB
Tidak ada konten untuk ditampilkan.
menjadi 15 juta di tahun ini. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah terkait perumahan, legalitas kepemilikan, serta tentang mekanisme pembiayaan perumahan menjadi salah satu faktor meningkatnya angka backlog perumahan. Berangkat dari hal tersebut, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan diskusi dengan tema “Pemberian Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah II”.
Kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Mei 2016 oleh Direktur Pola Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman DIY, Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Housing Resource Center (HRC) dengan dihadiri oleh instansi pemerintah daerah di DIY, instansi perbankan, lembaga keuangan, pokja PKP, pengembang, asosiasi perumahan, dan akademisi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan materi terkait kebijakan dan program pemerintah terkait perumahan, permasalahan kumuh dan target-target pemerintah terkait penyelenggaraan permukiman layak huni. HRC berkesempatan untuk menyampaikan terkait pendekatan dan keterlibatan masyarakat, yaitu bagaimana mendekatkan dan melibatkan masyarakat dengan program pembiayaan mikro. Jamkrindo selaku instansi BUMN terkait Jaminan Kredit memaparkan berbagai programnya terkait penjaminan pembiayaan untuk menjamin instansi perbankan baik BUMN maupun swasta dalam menjalankan program pembiayaan mikro perumahan.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekedar diskusi, tetapi dilanjutkan dengan implementasi pilot project untuk kemudian diaplikasikan ke wilayah lain. Dengan menyatukan persepsi dan menyinergikan berbagai stakeholder yang ada diharapkan aksi-aksi nyata akan semakin banyak dan mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.